Bupati Katingan Drs. Duwel Rawing (berkemeja putih berdasi), bersama sejumlah pejabat penting lainnya sedang melakukan Teleconference dengan Gubernur Kalteng (A. Teras Narang).

KATINGAN DINILAI BERHASIL MENEKAN ANGKA KEMISKINAN 

Angka kemiskinan di 4 kabupaten di Kalimantan Tengah mendapatkan pujian dan apresiasi dari Gubernur (A. Teras Narang) dalam upaya menekan  angka kemiskinan. Empat kabupaten tersebut yakni Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten  Gunung Mas.

Ungkapan apresiasi ini diungkapkan Gubernur, belum lama ini saat melakukan Teleconference dengan Bupati Katingan dan Bupati Kapuas.

Teleconference di Kabupaten Katingan, berlangsung di ruang rapat Bupati Katingan yang dihadiri oleh Bupati Katingan (Duwel Rawing), Wakil Bupati Katingan (H. Surya, SH), Ketua DPRD Katingan (Wiwin Susanto, S.Pd), Sekda Kabupaten Katingan (Ir. Christantwo T. Ladju, MM) dan semua kepala SKPD lingkup Pemkab Katingan .

Dijelaskan Gubernur, Kabupaten Katingan berhasil menekan angka kemiskinan yang cukup signifikan, yakni di Tahun 2009 angka kemiskinan Katingan sebesar 7 persen berhasil diturunkan di Tahun 2010 sebesar 6,65 persen.

Kabupaten Barito Selatan, di Tahun 2009 angka kemiskinan mencapai 8,14 persen dan turun di Tahun 2010 sebesar 7,10 persen.  Kabupaten Kapuas juga demikian, angka kemiskinan di Tahun 2009 sebesar 6,34 persen dan di Tahun 2010 turun cukup signifikan menjadi hanya 5,82 persen.

Untuk Kabupaten Gunung Mas yang juga kabupaten pemekaran seperti Kabupaten Katingan, angka kemiskinannya di Tahun 2009 sebesar 7,43 persen dan turun di Tahun 2010 menjadi 7,19 persen.

“Persentase kemiskinan yang berhasil dicapai oleh 4 kabupaten ini, cukup membanggakan dan saya memberikan apresiasi agar ini dapat dipertahankan dan jangan lengah dan lalai agar angka kemiskinan tidak kembali bertambah,” pinta Gubernur Kalteng.

Gubernur juga meminta agar semua pihak di kabupaten/kota untuk bisa bekerjasama  dan berkoordinasi dengan baik, hubungan baik antara Bupati dengan Wakil Bupati, Sekda, DPRD dan anggota forum koordinasi daerah dalam membangun kemajuan daerah.