Detail Berita
KADIS KOMINFOSTANDI KATINGAN PIMPIN RAKOR DAN EVALUASI, TEKANKAN DISIPLIN DAN PERCEPATAN KINERJA
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfostandi Kabupaten Katingan, didampingi Sekretaris Diskominfostandi, Siti Mariati, bertempat di Aula Media Center Diskominfostandi, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, pengendalian internal, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan masing-masing bidang. Evaluasi juga diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Hotden menekankan bahwa rapat koordinasi dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin sebagai instrumen pengendalian internal sekaligus untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas di setiap bidang.
“Rapat ini sebaiknya dilakukan setiap bulan sebagai salah satu cara pengendalian, evaluasi dan pengendalian internal di lingkungan Diskominfostandi,” ujar Hotden.
Selain evaluasi pekerjaan, ia mengingatkan seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kedinasan, termasuk kehadiran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Menurutnya, kedisiplinan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan pemerintahan.
Hotden juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kantor. Ia meminta seluruh jajaran tidak hanya menyerahkan persoalan kebersihan kepada petugas, tetapi turut memiliki kepedulian terhadap lingkungan kerja agar tetap nyaman bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke kantor.
Pada kesempatan tersebut, Hotden meminta seluruh bidang mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Ia menilai capaian pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.
“Tolong dipercepat kegiatan masing-masing bidang, baik yang bersumber dari murni maupun yang bersumber dari BABBD, agar target yang sudah ditetapkan dapat kita capai,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan media. Hotden meminta proses verifikasi media dilakukan secara profesional, objektif dan sesuai ketentuan. Verifikasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 6–7 Oktober 2026, dengan melibatkan tim verifikator yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, proses tersebut harus dilaksanakan secara independen dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak mana pun. Diskominfostandi juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum untuk memastikan pelaksanaan kerja sama media berjalan sesuai aturan.
“Saya minta tim verifikator bekerja profesional dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Kita harus memastikan semuanya sesuai dengan aturan,” kata Hotden.
Selanjutnya, Hotden meminta setiap bidang memahami indikator kinerja masing-masing serta mengaitkannya dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.
“Indikator kinerja merupakan pola ukur kinerja kita. Setiap bidang harus memahami indikatornya dan bagaimana cara mencapainya,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan tidak membiarkan pelaksanaan tugas berjalan stagnan. Setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi capaian kinerja diminta segera dilaporkan sehingga dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
Hotden turut mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi berbagai agenda evaluasi dan penilaian. Setiap bidang diminta menyampaikan informasi dan bahan paparan lebih awal agar pimpinan memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi dan mempersiapkan langkah yang diperlukan.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Diskominfostandi Kabupaten Katingan diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan disiplin, serta mempercepat pencapaian program dan kegiatan yang berdampak pada pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.